Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penertiban, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah Kabupaten Tebo harus dilaksanakan secara optimal dan bertanggung jawab; dengan semakin meningkatnya intensitas pemanfaatan sumberdaya perikanan diperlukan peningkatan pengawasan agar sumberdaya perikanan dan lingkungannya tetap dapat terjaga kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penertiban, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; Keppres No. 32 Tahun 1990; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1997. Usaha perikanan di Kabupaten Tebo terdiri atas usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, dan daratan/kolam, dengan wilayah perikanan meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya; penertiban dan pemanfaatan sumberdaya ikan ditujukan untuk tercapainya manfaat sebesar-besarnya bagi Daerah dan masyarakat, dan setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan untuk tujuan komersial wajib memiliki izin usaha perikanan, sedangkan nelayan dan petani ikan kecil tidak dikenakan kewajiban tersebut; pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap penangkapan, pengangkutan, dan pembudidayaan ikan melalui pemantauan, pemeriksaan, pengamatan lapangan, dan/atau penyidikan, dengan kewajiban pemegang usaha perikanan dan petani ikan untuk menerima pengawas, memberi data dan informasi, serta larangan penggunaan bahan atau alat yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan; pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati Tebo secara teratur dan berkesinambungan, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang perikanan dapat diberi kewenangan penyidikan, dan pelanggaran diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00.