Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Jenis
PERDA
Nomor
6
Tahun
2024
Tgl Penetapan
13 Desember 2024
Tgl Berlaku
13 Desember 2024
Status
🟢 Berlaku
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, serta penyempurnaan dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 62 Tahun 2024; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2020; Perpres No. 76 Tahun 2023; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2018; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; PMK No. 43/PMK.07/2021; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Keputusan Gubernur Jambi No. 894/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2024; Perda Kabupaten Tebo No. 15 Tahun 2021. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengatur Anggaran Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 19.992.228.216,00, selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan defisit sebesar Rp. (39.280.577.099,00) dan Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp. 39.280.577.099,00; dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melebihi pagu yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; uraian lebih lanjut APBD tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI; Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
File Fisik Tidak Ditemukan
Nama file terdaftar di sistem, namun file PDF tidak ditemukan di server. Kemungkinan file terhapus atau gagal diunggah.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 6 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 13 Desember 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 13 Desember 2024 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 6 |
| Subjek | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - KEUANGAN DAERAH |
| Status Peraturan |
🟢 Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 13 Desember 2024 |
| Penandatangan | VARIAL ADHI PUTRA |
| Pemrakarsa | Badan Keuangan Daerah |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - KEUANGAN DAERAH
2024
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 6, LD KABUPATEN TEBO 2024/NO.6 , 14 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
- • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, serta penyempurnaan dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 62 Tahun 2024; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2020; Perpres No. 76 Tahun 2023; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2018; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; PMK No. 43/PMK.07/2021; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Keputusan Gubernur Jambi No. 894/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2024; Perda Kabupaten Tebo No. 15 Tahun 2021.
- • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengatur Anggaran Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 19.992.228.216,00, selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan defisit sebesar Rp. (39.280.577.099,00) dan Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp. 39.280.577.099,00; dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melebihi pagu yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; uraian lebih lanjut APBD tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI; Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Desember 2024.
- • Batang Tubuh: 14 Halaman