Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha kepada kepala dinas penaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2025 mengatur tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo. Pendelegasian kewenangan ini mencakup proses permohonan, verifikasi, penerbitan produk perizinan, penanganan pengaduan, hingga pemberian sanksi administratif terkait perizinan berusaha dan non perizinan berusaha. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis yang memiliki kompetensi di bidangnya serta berpedoman pada standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Peraturan ini mewajibkan Bupati untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha secara berkala setiap triwulan kepada Gubernur, yang mencakup aspek kelembagaan, sarana prasarana, hingga realisasi investasi. Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.