Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Jenis
PERBUP
Nomor
55
Tahun
2023
Tgl Penetapan
17 November 2023
Tgl Berlaku
17 November 2023
Status
🟢 Berlaku
Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya serta kesehatan; Kabupaten Tebo memiliki wilayah hutan, lahan pertanian dan perkebunan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah; berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pemerintah kabupaten diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayahnya, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.41 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999; UU No.24 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.4 Tahun 2001; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016; Perda Provinsi Jambi No.2 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tebo No.5 Tahun 2023. Peraturan Bupati ini mengatur pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan azas kemanusiaan, kemandirian, kegotongroyongan, kesukarelaan, profesionalisme dan kewilayahan, dengan ruang lingkup upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan serta pengawasan; setiap orang dan/atau Penanggung Jawab Usaha Pengelola Hutan dan Lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran; pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan dilaksanakan dengan tanpa pembakaran (zero burning) melalui mengimas/menebas, menebang, merencek, merumpuk, mekanisasi alat pertanian, dan kombinasi manual-mekanis-khemis; pemadaman kebakaran dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan daerah secara terkoordinir di bawah kendali BPBD; Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran; pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah; pelanggaran yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 55 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERBUP |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 17 November 2023 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 17 November 2023 |
| Sumber | Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 55 |
| Subjek | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - LINGKUNGAN HIDUP |
| Status Peraturan |
🟢 Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM LINGKUNGAN |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 17 November 2023 |
| Penandatangan | H. ASPAN |
| Pemrakarsa | Badan Penanggulanan Bencana Daerah |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - LINGKUNGAN HIDUP
2023
PERBUP TEBO NO. 55, BD KABUPATEN TEBO 2023/NO.55 , 11 HLM.
PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
- • Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya serta kesehatan; Kabupaten Tebo memiliki wilayah hutan, lahan pertanian dan perkebunan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah; berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pemerintah kabupaten diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayahnya, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- • Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.41 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999; UU No.24 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.4 Tahun 2001; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016; Perda Provinsi Jambi No.2 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tebo No.5 Tahun 2023.
- • Peraturan Bupati ini mengatur pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan azas kemanusiaan, kemandirian, kegotongroyongan, kesukarelaan, profesionalisme dan kewilayahan, dengan ruang lingkup upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan serta pengawasan; setiap orang dan/atau Penanggung Jawab Usaha Pengelola Hutan dan Lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran; pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan dilaksanakan dengan tanpa pembakaran (zero burning) melalui mengimas/menebas, menebang, merencek, merumpuk, mekanisasi alat pertanian, dan kombinasi manual-mekanis-khemis; pemadaman kebakaran dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan daerah secara terkoordinir di bawah kendali BPBD; Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran; pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah; pelanggaran yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.
- • Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2023.
- • Batang Tubuh: 5 Halaman