Lewati ke konten utama
JDIH

Memuat Data...

Beranda › Dokumen Hukum › Peraturan Daerah › No. 15 Tahun 2004
Peraturan Daerah 🟢 Berlaku 🏛️ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 🏛️ HUKUM LINGKUNGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (Ipk-Lkh) dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (Iphh-Lm)

Jenis

PERDA

Nomor

15

Tahun

2004

Tgl Penetapan

27 Agustus 2004

Tgl Berlaku

30 Agustus 2004

Status

🟢 Berlaku

▌ MATERI POKOK PERATURAN

Bahwa dalam rangka pemanfaatan potensi luar kawasan hutan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan penyelenggaraan perizinan pemungutan kayu luar kawasan hutan dan perizinan pengumpulan hasil hutan lahan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tebo; bahwa dalam rangka melindungi hak-hak Negara atas hasil hutan, semua hasil hutan yang berasal dari luar kawasan hutan wajib dilakukan pengukuran dan pengujian; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH) dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (IPHH-LM). Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Tebo No. 4 Tahun 2004. Peraturan Daerah ini mengatur pemberian Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH) untuk pemungutan kayu di Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Hak dan Kebun Rakyat yang tumbuh kayu alam dan/atau kayu tanaman, serta Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (IPHH-LM); permohonan diajukan oleh Koperasi/Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani setempat atau BUMD Kabupaten Tebo atau Pengusaha Kecil Menengah dengan luas areal maksimal 100 Ha, dan dapat diajukan oleh perorangan untuk pemungutan kayu pada tanah milik perorangan dengan luas areal maksimal 10 Ha; izin diterbitkan Bupati dalam bentuk Keputusan, berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun; terhadap hasil hutan dikenakan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP); pemegang izin wajib melakukan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan pelanggaran diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

📄 Pratinjau Dokumen
Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (Ipk-Lkh) dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (Iphh-Lm)
T.E.U. Badan/Pengarang Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati
No. Peraturan 15
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PERDA
Tempat Penetapan Muara Tebo
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 27 Agustus 2004
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 30 Agustus 2004
Sumber Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 15
Subjek IZIN USAHA - LINGKUNGAN HIDUP
Status Peraturan
🟢 Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Bidang Hukum HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM LINGKUNGAN
Lampiran Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf
Tanggal Berlaku 30 Agustus 2004
Penandatangan H.A. MADJID MUAZ
Pemrakarsa Dinas Perkebunan dan Peternakan

📊 Statistik

1
Dilihat
0
Diunduh

🔗 Bagikan

📧 Email