Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (Ipk-Lkh) dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (Iphh-Lm)
Jenis
PERDA
Nomor
15
Tahun
2004
Tgl Penetapan
27 Agustus 2004
Tgl Berlaku
30 Agustus 2004
Status
🟢 Berlaku
Bahwa dalam rangka pemanfaatan potensi luar kawasan hutan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan penyelenggaraan perizinan pemungutan kayu luar kawasan hutan dan perizinan pengumpulan hasil hutan lahan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tebo; bahwa dalam rangka melindungi hak-hak Negara atas hasil hutan, semua hasil hutan yang berasal dari luar kawasan hutan wajib dilakukan pengukuran dan pengujian; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH) dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (IPHH-LM). Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Tebo No. 4 Tahun 2004. Peraturan Daerah ini mengatur pemberian Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH) untuk pemungutan kayu di Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Hak dan Kebun Rakyat yang tumbuh kayu alam dan/atau kayu tanaman, serta Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (IPHH-LM); permohonan diajukan oleh Koperasi/Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani setempat atau BUMD Kabupaten Tebo atau Pengusaha Kecil Menengah dengan luas areal maksimal 100 Ha, dan dapat diajukan oleh perorangan untuk pemungutan kayu pada tanah milik perorangan dengan luas areal maksimal 10 Ha; izin diterbitkan Bupati dalam bentuk Keputusan, berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun; terhadap hasil hutan dikenakan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP); pemegang izin wajib melakukan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan pelanggaran diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (Ipk-Lkh) dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (Iphh-Lm) |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 15 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 27 Agustus 2004 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 30 Agustus 2004 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 15 |
| Subjek | IZIN USAHA - LINGKUNGAN HIDUP |
| Status Peraturan |
🟢 Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM LINGKUNGAN |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 30 Agustus 2004 |
| Penandatangan | H.A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
IZIN USAHA - LINGKUNGAN HIDUP
2004
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 15, LD KABUPATEN TEBO 2004/NO.15 , 9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) DAN IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN LAHAN MASYARAKAT (IPHH-LM)
- • Bahwa dalam rangka pemanfaatan potensi luar kawasan hutan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan penyelenggaraan perizinan pemungutan kayu luar kawasan hutan dan perizinan pengumpulan hasil hutan lahan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tebo; bahwa dalam rangka melindungi hak-hak Negara atas hasil hutan, semua hasil hutan yang berasal dari luar kawasan hutan wajib dilakukan pengukuran dan pengujian; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH) dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (IPHH-LM).
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Tebo No. 4 Tahun 2004.
- • Peraturan Daerah ini mengatur pemberian Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH) untuk pemungutan kayu di Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Hak dan Kebun Rakyat yang tumbuh kayu alam dan/atau kayu tanaman, serta Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (IPHH-LM); permohonan diajukan oleh Koperasi/Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani setempat atau BUMD Kabupaten Tebo atau Pengusaha Kecil Menengah dengan luas areal maksimal 100 Ha, dan dapat diajukan oleh perorangan untuk pemungutan kayu pada tanah milik perorangan dengan luas areal maksimal 10 Ha; izin diterbitkan Bupati dalam bentuk Keputusan, berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun; terhadap hasil hutan dikenakan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP); pemegang izin wajib melakukan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan pelanggaran diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Agustus 2004.
- • Batang Tubuh: 7 Halaman