Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha
Jenis
PERDA
Nomor
5
Tahun
2003
Tgl Penetapan
9 Juni 2003
Tgl Berlaku
11 Juni 2003
Status
🔴 Tidak Berlaku
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dibuat ketentuan untuk mendapatkan izin tempat usaha; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Izin Tempat Usaha. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 51 Tahun 1993; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999. Dengan nama retribusi izin tempat usaha sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha, yang objeknya adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan Hukum dan subjeknya adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Tempat Usaha, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu; kewenangan memungut retribusi berada pada Bupati dan dikelola pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tebo; tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas lahan tempat usaha, indeks lokasi dan tarif retribusi izin tempat usaha; permohonan izin diajukan kepada Bupati melalui Camat dengan memenuhi persyaratan surat permohonan, foto copy KTP pemohon, rekomendasi Camat setempat, foto copy Izin Mendirikan Bangunan, tanda lunas Pajak Bumi Bangunan tahun terakhir, dan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; tarif retribusi dihitung dengan mengalikan luas lahan dengan indeks lokasi serta tarif izin tempat usaha; masa berlaku izin ditetapkan selama kegiatan usaha masih berlangsung dengan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali; diatur pula tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi, pengawasan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, serta penyidik.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 5 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 9 Juni 2003 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 11 Juni 2003 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2003 Nomor 5 |
| Subjek | IZIN USAHA - PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 11 Juni 2003 |
| Penandatangan | H.A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Badan Keuangan Daerah |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
IZIN USAHA - PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH
2003
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 5, LD KABUPATEN TEBO 2003/NO.5 , 9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA
- • Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dibuat ketentuan untuk mendapatkan izin tempat usaha; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 51 Tahun 1993; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999.
- • Dengan nama retribusi izin tempat usaha sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha, yang objeknya adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan Hukum dan subjeknya adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Tempat Usaha, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu; kewenangan memungut retribusi berada pada Bupati dan dikelola pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tebo; tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas lahan tempat usaha, indeks lokasi dan tarif retribusi izin tempat usaha; permohonan izin diajukan kepada Bupati melalui Camat dengan memenuhi persyaratan surat permohonan, foto copy KTP pemohon, rekomendasi Camat setempat, foto copy Izin Mendirikan Bangunan, tanda lunas Pajak Bumi Bangunan tahun terakhir, dan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; tarif retribusi dihitung dengan mengalikan luas lahan dengan indeks lokasi serta tarif izin tempat usaha; masa berlaku izin ditetapkan selama kegiatan usaha masih berlangsung dengan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali; diatur pula tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi, pengawasan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, serta penyidik.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2003.