Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha dan Perizinan di Sektor Perhubungan

Latar belakang lahirnya peraturan ini adalah bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu pengaturan dan penyesuaian pungutan Retribusi Izin Usaha dan Perizinan sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Izin Usaha dan Perizinan di Sektor Perhubungan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 13 Tahun 1988; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 12 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2001. Dengan nama Retribusi Izin Usaha dan Perizinan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa angkutan sungai dan telekomunikasi, dengan objek retribusi berupa pelayanan atas pemberian izin usaha dan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di sektor Perhubungan Kabupaten Tebo serta subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dari jasa angkutan sungai dan telekomunikasi; setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang angkutan sungai dan telekomunikasi wajib mendapatkan izin dari Bupati dengan mengajukan permohonan melalui Kantor Perhubungan disertai persyaratan, dilakukan peninjauan dan penelitian lokasi, serta pemberian atau penolakan izin paling lama 3 minggu hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap; izin usaha tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Perhubungan, dan pemegang izin wajib membayar tepat pada waktunya, melengkapi persyaratan, melapor apabila pindah tempat/alamat, serta memperoleh persetujuan atas perubahan usaha; pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan perizinan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; barang siapa melanggar ketentuan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00.