Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Izin Pemakaian Gergaji Piring, Gergaji Pita dan Chain Saw pada Industri Perkayuan
Jenis
PERDA
Nomor
13
Tahun
2002
Tgl Penetapan
18 November 2002
Tgl Berlaku
18 November 2002
Status
🔴 Tidak Berlaku
Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak di bidang industri perkayuan, khususnya dalam pemakaian gergaji piring, gergaji pita, dan chain saw, maka untuk pengoperasian perlu diberikan izin terlebih dahulu; untuk menunjang Otonomi Daerah, perlu didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pemberian izin tersebut dapat dikenakan biaya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian Gergaji Piring, Gergaji Pita dan Chain Saw pada Industri Perkayuan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1984; UU No.5 Tahun 1990; UU No.23 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 1999; UU No.41 Tahun 1999; UU No.24 Tahun 2000; PP No.27 Tahun 1983; PP No.105 Tahun 2000; PP No.25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; Keppres No.44 Tahun 1999. Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan pemakaian gergaji piring dan gergaji pita serta chain saw di daerah wajib terlebih dahulu melaporkan dan mendapatkan izin dari Bupati, dengan permohonan tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan disertai persyaratan administrasi berupa fotokopi KIR, akta Badan Usaha dan Koperasi/KUD, NPWP, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan H.O; atas izin yang diberikan dipungut biaya yang disetor setiap bulan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah; besarnya biaya perizinan diatur menurut jenis dan ukuran alat serta pemberian izin dengan kapasitas terpasang maksimal 5.500 M3/tahun; pengendalian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Instansi terkait; barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pelanggaran; penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Izin Pemakaian Gergaji Piring, Gergaji Pita dan Chain Saw pada Industri Perkayuan |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 13 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 18 November 2002 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 November 2002 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2002 Nomor 13 |
| Subjek | IZIN USAHA - PENDAPATAN DAERAH |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 18 November 2002 |
| Penandatangan | MADJID MU'AZ |
| Pemrakarsa | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
IZIN USAHA - PENDAPATAN DAERAH
2002
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 13, LD KABUPATEN TEBO 2002/NO.13 , 8 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMAKAIAN GERGAJI PIRING, GERGAJI PITA DAN CHAIN SAW PADA INDUSTRI PERKAYUAN
- • Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak di bidang industri perkayuan, khususnya dalam pemakaian gergaji piring, gergaji pita, dan chain saw, maka untuk pengoperasian perlu diberikan izin terlebih dahulu; untuk menunjang Otonomi Daerah, perlu didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pemberian izin tersebut dapat dikenakan biaya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian Gergaji Piring, Gergaji Pita dan Chain Saw pada Industri Perkayuan.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1984; UU No.5 Tahun 1990; UU No.23 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 1999; UU No.41 Tahun 1999; UU No.24 Tahun 2000; PP No.27 Tahun 1983; PP No.105 Tahun 2000; PP No.25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; Keppres No.44 Tahun 1999.
- • Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan pemakaian gergaji piring dan gergaji pita serta chain saw di daerah wajib terlebih dahulu melaporkan dan mendapatkan izin dari Bupati, dengan permohonan tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan disertai persyaratan administrasi berupa fotokopi KIR, akta Badan Usaha dan Koperasi/KUD, NPWP, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan H.O; atas izin yang diberikan dipungut biaya yang disetor setiap bulan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah; besarnya biaya perizinan diatur menurut jenis dan ukuran alat serta pemberian izin dengan kapasitas terpasang maksimal 5.500 M3/tahun; pengendalian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Instansi terkait; barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pelanggaran; penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.