Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan dan Gudang
Jenis
PERDA
Nomor
14
Tahun
2003
Tgl Penetapan
8 September 2003
Tgl Berlaku
15 September 2003
Status
🔴 Tidak Berlaku
Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah diupayakan untuk menggali potensi yang ada di daerahnya, di mana semua pungutan termasuk retribusi harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyelenggaraan pendaftaran Perusahaan dan Gudang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga mempunyai landasan yang kuat untuk memungut retribusi dimaksud; dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan dan Gudang. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 32 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999. Materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur retribusi perizinan tertentu atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) kepada orang pribadi atau badan, dengan ketentuan umum yang memuat definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Dinas Pendapatan Daerah, Badan, Perseroan, Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Usaha, Pengusaha, Perusahaan, Anak Perusahaan, Cabang Perusahaan, Agen Perusahaan, Perwakilan Perusahaan, Kantor Pembantu Perusahaan, Perusahaan Perseorangan, Gudang, Barang Perniagaan, Usaha Pergudangan, Masa Retribusi, SPORD, SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, STRD, Surat Keputusan Keberatan, Pemeriksaan, dan Penyidikan; pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur serta tata cara penetapannya oleh Bupati; ketentuan pidana bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Pelanggaran; serta penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan dan Gudang |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 14 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 8 September 2003 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 September 2003 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2003 Nomor 14 |
| Subjek | PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 15 September 2003 |
| Penandatangan | H.A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Badan Keuangan Daerah |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH
2003
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 14, LD KABUPATEN TEBO 2003/NO.14 , 16 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN GUDANG
- • Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah diupayakan untuk menggali potensi yang ada di daerahnya, di mana semua pungutan termasuk retribusi harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyelenggaraan pendaftaran Perusahaan dan Gudang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga mempunyai landasan yang kuat untuk memungut retribusi dimaksud; dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan dan Gudang.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 32 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999.
- • Materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur retribusi perizinan tertentu atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) kepada orang pribadi atau badan, dengan ketentuan umum yang memuat definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Dinas Pendapatan Daerah, Badan, Perseroan, Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Usaha, Pengusaha, Perusahaan, Anak Perusahaan, Cabang Perusahaan, Agen Perusahaan, Perwakilan Perusahaan, Kantor Pembantu Perusahaan, Perusahaan Perseorangan, Gudang, Barang Perniagaan, Usaha Pergudangan, Masa Retribusi, SPORD, SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, STRD, Surat Keputusan Keberatan, Pemeriksaan, dan Penyidikan; pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur serta tata cara penetapannya oleh Bupati; ketentuan pidana bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Pelanggaran; serta penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2003.