Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan

Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan sosial ekonomi pada masa mendatang yang dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah Kabupaten, serta dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat (4) yang telah memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten untuk menetapkan Retribusi selain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dimaksud, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 21 Tahun 1954; UU No. 3 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1964; UU No. 1 Tahun 1967; UU No. 14 Tahun 1969; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2000; PP No. 71 Tahun 1971; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 75 Tahun 1995; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 23 Tahun 1974; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kabupaten Tebo No. 30 Tahun 2001. Materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur pemungutan Retribusi Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan sebagai pembayaran atas izin penggunaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, pembinaan kesejahteraan pekerja dan penganggur, pengawasan ketenagakerjaan, serta penggunaan fasilitas di bidang pelatihan. Diatur pula objek dan subjek retribusi, golongan retribusi perizinan tertentu, tata cara pembayaran melalui SSRD dan penyetoran ke Kas Daerah, kemungkinan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi oleh Bupati, ketentuan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi pelanggaran yang merugikan kewenangan daerah, kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagai penyidik, ketentuan peralihan mengenai petunjuk pelaksanaan dan insentif 5% (lima persen), serta ketentuan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.