Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan profesional serta bertanggung jawab, perlu pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; pada dasarnya pengadaan barang/jasa merupakan satu kesatuan yang perlu diatur dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 110 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 18 Tahun 2000. Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang meliputi pengertian-pengertian dasar dalam Ketentuan Umum seperti Keuangan Daerah, APBD, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan, Dana Cadangan, Dana Darurat, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, PAD, Neraca, Nota Perhitungan APBD, Laporan Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, Pemegang Kas, Piutang Daerah, Pinjaman Daerah, dan Barang Daerah; pengaturan pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Luar Negeri melalui persetujuan DPRD, studi kelayakan, evaluasi Pemerintah Pusat, dan perjanjian yang ditandatangani Bupati; kewajiban Pemerintah Daerah menyusun perhitungan APBD, laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD, serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah; pengawasan pelaksanaan APBD oleh DPRD serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan; kewajiban penggantian kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, tuntutan ganti rugi oleh Bupati, dan penyelesaian melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan/atau Badan Peradilan; serta ketentuan penutup yang menyatakan hal-hal teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, ketentuan yang bertentangan dicabut dan tidak berlaku lagi, dan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.