Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Jenis
PERDA
Nomor
5
Tahun
2002
Tgl Penetapan
18 November 2002
Tgl Berlaku
18 November 2002
Status
🔴 Tidak Berlaku
Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu peningkatan dan pemeliharaan peralatan medis dilakukan secara berkesinambungan terus menerus ditingkatkan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling; objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling; subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan; retribusi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum; tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan; retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus; wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan; wajib retribusi yang melanggar ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 5 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 18 November 2002 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 November 2002 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2002 Nomor 5 |
| Subjek | KESEHATAN - PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 18 November 2002 |
| Penandatangan | MADJID MU'AZ |
| Pemrakarsa | Dinas Kesehatan |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
KESEHATAN - PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH
2002
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 5, LD KABUPATEN TEBO 2002/NO.5 , 10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
- • Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu peningkatan dan pemeliharaan peralatan medis dilakukan secara berkesinambungan terus menerus ditingkatkan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999.
- • Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling; objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling; subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan; retribusi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum; tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan; retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus; wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan; wajib retribusi yang melanggar ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.