Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro
Jenis
PERDA
Nomor
9
Tahun
2003
Tgl Penetapan
8 September 2003
Tgl Berlaku
15 September 2003
Status
🔴 Tidak Berlaku
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo sebagai bagian perangkat Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah untuk menunjang kehidupan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab; untuk menunjang maksud tersebut dan dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna serta menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 620-1572 tanggal 8 Nopember 1985. PDAM sebagai satuan usaha dipimpin oleh suatu Direksi, dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas administrasi fungsional PDAM kepada Bupati; Bupati mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang, berdasarkan syarat kemampuan, keahlian, dan syarat umum maupun khusus, serta larangan memangku jabatan rangkap dan hubungan keluarga sampai derajat ketiga; anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali; Direksi menjalankan pimpinan PDAM sehari-hari, mengurus dan menguasai kekayaan PDAM, mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit/manager pegawai, serta memerlukan persetujuan atau kuasa Bupati untuk mengadakan perjanjian jangka waktu lebih dari 1 tahun, pinjaman dan obligasi, pemindahan hak atas benda tidak bergerak, investasi baru, dan penyertaan modal; Direksi bertugas memimpin kegiatan PDAM, merencanakan program kerja, mengurus administrasi keuangan, melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan, menyampaikan rencana anggaran dan laporan keuangan tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas, serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas; Bupati menetapkan gaji, penghasilan, dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, termasuk jasa produksi, tunjangan kesehatan, perumahan, dana representasi, dan pesangon; Direksi memperoleh hak cuti, dapat meminta naik banding, dan mewakili PDAM di dalam maupun di luar pengadilan.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 9 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 8 September 2003 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 September 2003 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2003 Nomor 9 |
| Subjek | APARATUR SIPIL NEGARA - BADAN USAHA MILIK DAERAH - KEUANGAN DAERAH |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 15 September 2003 |
| Penandatangan | H.A. MADJID MU’AZ |
| Pemrakarsa | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
APARATUR SIPIL NEGARA - BADAN USAHA MILIK DAERAH - KEUANGAN DAERAH
2003
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 9, LD KABUPATEN TEBO 2003/NO.9 , 9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
- • Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo sebagai bagian perangkat Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah untuk menunjang kehidupan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab; untuk menunjang maksud tersebut dan dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna serta menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 620-1572 tanggal 8 Nopember 1985.
- • PDAM sebagai satuan usaha dipimpin oleh suatu Direksi, dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas administrasi fungsional PDAM kepada Bupati; Bupati mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang, berdasarkan syarat kemampuan, keahlian, dan syarat umum maupun khusus, serta larangan memangku jabatan rangkap dan hubungan keluarga sampai derajat ketiga; anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali; Direksi menjalankan pimpinan PDAM sehari-hari, mengurus dan menguasai kekayaan PDAM, mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit/manager pegawai, serta memerlukan persetujuan atau kuasa Bupati untuk mengadakan perjanjian jangka waktu lebih dari 1 tahun, pinjaman dan obligasi, pemindahan hak atas benda tidak bergerak, investasi baru, dan penyertaan modal; Direksi bertugas memimpin kegiatan PDAM, merencanakan program kerja, mengurus administrasi keuangan, melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan, menyampaikan rencana anggaran dan laporan keuangan tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas, serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas; Bupati menetapkan gaji, penghasilan, dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, termasuk jasa produksi, tunjangan kesehatan, perumahan, dana representasi, dan pesangon; Direksi memperoleh hak cuti, dapat meminta naik banding, dan mewakili PDAM di dalam maupun di luar pengadilan.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2003.
- • Batang Tubuh: 8 Halaman