Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro
Jenis
PERDA
Nomor
10
Tahun
2003
Tgl Penetapan
8 September 2003
Tgl Berlaku
15 September 2003
Status
🔴 Tidak Berlaku
Bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dalam menunjang kehidupan serta perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab, diperlukan adanya Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1962; UU No.43 Tahun 1999; PP No.7 Tahun 1977; Keppres No.44 Tahun 1999; Permendagri No.620-1572 tanggal 8 Nopember 1985. Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum mengenai pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro, Direksi, Badan Pengawas, Pegawai, STTB, P 3, DP3, dan DUK; pengangkatan pegawai meliputi penetapan formasi pegawai oleh Bupati setiap tahun anggaran, pengisian formasi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas, kewenangan Direksi menerima, mengangkat, memberhentikan, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala dan menjatuhkan hukuman jabatan pegawai setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas, serta syarat-syarat pelamar, pengumuman pengadaan pegawai, surat lamaran, ujian, masa percobaan paling lama 6 bulan, pengangkatan sumpah/janji pegawai, dan pengangkatan pegawai honorer; kepangkatan meliputi pengangkatan pegawai dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dengan nama dan susunan pangkat sebagaimana tercantum dalam lampiran; pensiun pegawai, pensiun janda/duda, dan penghapusan hak pensiun; pendidikan dan latihan pegawai secara selektif yang pengaturannya ditetapkan Direksi dan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM; penyelesaian perselisihan antara pegawai dengan PDAM melalui Panitia Pertimbangan Pegawai yang keputusannya mengikat; kewajiban PDAM menyediakan peralatan keselamatan kerja pegawai; serta pengembangan jiwa korp melalui KORPRI sub unit Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 10 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 8 September 2003 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 September 2003 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2003 Nomor 10 |
| Subjek | APARATUR SIPIL NEGARA - BADAN USAHA MILIK DAERAH - KETENAGAKERJAAN |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 15 September 2003 |
| Penandatangan | H. A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
APARATUR SIPIL NEGARA - BADAN USAHA MILIK DAERAH - KETENAGAKERJAAN
2003
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 10, LD KABUPATEN TEBO 2003/NO.10
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
- • Bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dalam menunjang kehidupan serta perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab, diperlukan adanya Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1962; UU No.43 Tahun 1999; PP No.7 Tahun 1977; Keppres No.44 Tahun 1999; Permendagri No.620-1572 tanggal 8 Nopember 1985.
- • Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum mengenai pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro, Direksi, Badan Pengawas, Pegawai, STTB, P 3, DP3, dan DUK; pengangkatan pegawai meliputi penetapan formasi pegawai oleh Bupati setiap tahun anggaran, pengisian formasi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas, kewenangan Direksi menerima, mengangkat, memberhentikan, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala dan menjatuhkan hukuman jabatan pegawai setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas, serta syarat-syarat pelamar, pengumuman pengadaan pegawai, surat lamaran, ujian, masa percobaan paling lama 6 bulan, pengangkatan sumpah/janji pegawai, dan pengangkatan pegawai honorer; kepangkatan meliputi pengangkatan pegawai dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dengan nama dan susunan pangkat sebagaimana tercantum dalam lampiran; pensiun pegawai, pensiun janda/duda, dan penghapusan hak pensiun; pendidikan dan latihan pegawai secara selektif yang pengaturannya ditetapkan Direksi dan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM; penyelesaian perselisihan antara pegawai dengan PDAM melalui Panitia Pertimbangan Pegawai yang keputusannya mengikat; kewajiban PDAM menyediakan peralatan keselamatan kerja pegawai; serta pengembangan jiwa korp melalui KORPRI sub unit Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2003.