Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro
Jenis
PERDA
Nomor
11
Tahun
2003
Tgl Penetapan
8 September 2003
Tgl Berlaku
15 September 2003
Status
🔴 Tidak Berlaku
Bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat perlu dibentuk Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo, sehingga untuk memenuhi maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1962; UU No.43 Tahun 1999; Keppres No.44 Tahun 1999; Permendagri No.620-1572 tanggal 8 Nopember 1985. Badan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah daerah/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PDAM, bertanggung jawab kepada Bupati, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang, dengan masa jabatan maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan susunan Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris merangkap Anggota, serta Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Anggota; Badan Pengawas bertugas membantu Bupati merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan PDAM, melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya PDAM dan Direksi, menetapkan kebijaksanaan Anggaran PDAM, memberikan pertimbangan dan saran, meneliti rancangan anggaran dan neraca PDAM, serta dapat mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan merugikan PDAM.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 11 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 8 September 2003 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 15 September 2003 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2003 Nomor 11 |
| Subjek | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - BADAN USAHA MILIK DAERAH |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 15 September 2003 |
| Penandatangan | H.A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - BADAN USAHA MILIK DAERAH
2003
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 11, LD KABUPATEN TEBO 2003/NO.11 , 8 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
- • Bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat perlu dibentuk Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo, sehingga untuk memenuhi maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1962; UU No.43 Tahun 1999; Keppres No.44 Tahun 1999; Permendagri No.620-1572 tanggal 8 Nopember 1985.
- • Badan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah daerah/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PDAM, bertanggung jawab kepada Bupati, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang, dengan masa jabatan maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan susunan Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris merangkap Anggota, serta Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Anggota; Badan Pengawas bertugas membantu Bupati merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan PDAM, melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya PDAM dan Direksi, menetapkan kebijaksanaan Anggaran PDAM, memberikan pertimbangan dan saran, meneliti rancangan anggaran dan neraca PDAM, serta dapat mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan merugikan PDAM.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2003.
- • Batang Tubuh: 6 Halaman
- • Penjelasan: 2 Halaman