Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin
Jenis
PERDA
Nomor
9
Tahun
2004
Tgl Penetapan
12 Januari 2004
Tgl Berlaku
16 Januari 2004
Status
🔴 Tidak Berlaku
Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan dan pemeliharaan medis yang dilakukan secara berkesinambungan; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo; objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak swasta; subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan; retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum; tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan tingkat kelas perawatan; prinsip dan sasaran penetapan retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; besarnya tarif ditetapkan menurut jenis pelayanan rawat jalan, tindakan poliklinik, klinik gigi, klinik mata, rawat darurat, rawat inap, dan rawat inap khusus; wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 9 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 12 Januari 2004 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 16 Januari 2004 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 9 |
| Subjek | KESEHATAN - PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 16 Januari 2004 |
| Penandatangan | H.A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Badan Keuangan Daerah |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
KESEHATAN - PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH
2004
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 9, LD KABUPATEN TEBO 2004/NO.9 , 19 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
- • Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan dan pemeliharaan medis yang dilakukan secara berkesinambungan; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999.
- • Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo; objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak swasta; subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan; retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum; tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan tingkat kelas perawatan; prinsip dan sasaran penetapan retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; besarnya tarif ditetapkan menurut jenis pelayanan rawat jalan, tindakan poliklinik, klinik gigi, klinik mata, rawat darurat, rawat inap, dan rawat inap khusus; wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2004.
- • Batang Tubuh: 17 Halaman
- • Penjelasan: 2 Halaman