Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Tebo yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah Peraturan Daerah ini menetapkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah, termasuk Bupati, Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, serta pengurus barang Peraturan Daerah ini mengatur perencanaan kebutuhan barang milik daerah berdasarkan kebutuhan riil perangkat daerah, standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga sebagai dasar penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penatausahaan barang milik daerah melalui pencatatan, inventarisasi, pelaporan, rekonsiliasi, serta pengamanan dokumen kepemilikan untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel Peraturan Daerah ini bertujuan mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib administrasi, tertib hukum, transparan, efisien, akuntabel, serta memberikan kepastian dalam pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan