Peraturan Bupati Tebo Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

Peraturan Bupati Tebo Nomor 41 Tahun 2025 mengatur mengenai kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Subjek yang diwajibkan melaporkan LHKPN meliputi Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, direktur rumah sakit umum daerah, direktur BUMD, staf khusus, serta ajudan yang berstatus Aparatur Sipil Negara. Penyampaian LHKPN dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya masa jabatan, pengangkatan kembali, serta secara periodik setiap satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Tebo membentuk Tim Pengelola LHKPN yang bertugas melakukan sosialisasi, mengelola aplikasi, memfasilitasi kendala pengisian, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan wajib lapor. Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN atau memberikan keterangan tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.