Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Melalui penetapan ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena sudah tidak serasi lagi Setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, kepastian hukum, informasi, perlindungan data pribadi, serta ganti rugi atas kesalahan pencatatan. Di sisi lain, penduduk, pendatang, maupun tamu memiliki kewajiban untuk melaporkan secara aktif setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami dirinya atau keluarganya kepada Dinas. Peraturan ini membagi secara tegas kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan, di mana Bupati berfungsi menetapkan pengaturan teknis, pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi skala kabupaten. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertindak sebagai instansi pelaksana pelayanan bersama Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Regulasi ini mengatur penerbitan dokumen identitas resmi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), KTP Elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). Peraturan ini juga menjamin mekanisme pencatatan sipil untuk Peristiwa Penting seperti kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, hingga perubahan nama Pengelolaan data kependudukan wajib dilaksanakan secara terpadu menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pemutakhiran database. Peraturan ini menegaskan perlindungan ketat terhadap kerahasiaan Data Pribadi penduduk (termasuk NIK, nomor KK, kecacatan, dan catatan peristiwa penting) dengan membatasi hak akses hanya bagi petugas pengelola yang berwenang, berdasarkan izin yang bersangkutan, atau untuk kepentingan penyidikan hukum