Peraturan Bupati Tebo Nomor 86 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan yang berada di daerah dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui atas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap peserta, perlu diatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; PP No.44 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perbup Tebo No.162 Tahun 2022. Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Tebo, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Diatur pula mengenai kriteria kepesertaan pekerja rentan, mekanisme verifikasi dan validasi data, serta mekanisme pembayaran iuran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.