Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Jenis
PERDA
Nomor
10
Tahun
2004
Tgl Penetapan
12 Januari 2004
Tgl Berlaku
16 Januari 2004
Status
🔴 Tidak Berlaku
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Tebo telah menetapkan setiap kebijakan dalam Peraturan Daerah; untuk menegakkan kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Tebo menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan dan pengambilan tindakan kepada setiap pelanggarnya; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999. Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertempat kedudukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, dengan wewenang menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal, melakukan penyitaan benda dan atau surat, memeriksa surat, mengambil sidik jari dan memotret, memanggil tersangka atau saksi, mendatangkan ahli, menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti, memasuki rumah atau bangunan, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dapat meminta bantuan Penyidik Polri untuk melakukan upaya paksa; wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, membuat berita acara setiap tindakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati; pengangkatan dan pemberhentian diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri; sebelum melaksanakan tugas mengangkat sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati; diberi Kartu Tanda Pengenal yang berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan pembinaan khusus oleh Bupati; biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 10 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 12 Januari 2004 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 16 Januari 2004 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 10 |
| Subjek | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - APARATUR SIPIL NEGARA |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 16 Januari 2004 |
| Penandatangan | H.A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian, Pengembangan |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - APARATUR SIPIL NEGARA
2004
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 10, LD KABUPATEN TEBO 2004/NO.10 , 8 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
- • Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Tebo telah menetapkan setiap kebijakan dalam Peraturan Daerah; untuk menegakkan kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Tebo menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan dan pengambilan tindakan kepada setiap pelanggarnya; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999.
- • Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertempat kedudukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, dengan wewenang menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal, melakukan penyitaan benda dan atau surat, memeriksa surat, mengambil sidik jari dan memotret, memanggil tersangka atau saksi, mendatangkan ahli, menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti, memasuki rumah atau bangunan, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dapat meminta bantuan Penyidik Polri untuk melakukan upaya paksa; wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, membuat berita acara setiap tindakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati; pengangkatan dan pemberhentian diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri; sebelum melaksanakan tugas mengangkat sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati; diberi Kartu Tanda Pengenal yang berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan pembinaan khusus oleh Bupati; biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2004.
- • Batang Tubuh: 7 Halaman