Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum
Jenis
PERDA
Nomor
11
Tahun
2004
Tgl Penetapan
12 Januari 2004
Tgl Berlaku
16 Januari 2004
Status
🔴 Tidak Berlaku
Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Tebo yang bersih, tertib, teratur, indah, nyaman dan tentram, diperlukan adanya pengaturan di bidang kebersihan, keindahan, ketertiban dan ketentraman yang melindungi warga beserta sarana dan prasarana, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Ketertiban Umum. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2001. Peraturan Daerah ini mengatur ketertiban umum yang meliputi tertib sosial berupa kewajiban menjaga etika, kesopanan dan kesusilaan serta larangan meminta-minta atau mengemis di jalan, taman dan tempat umum; tertib lingkungan berupa kewajiban memelihara kebersihan dan larangan membuang sampah, bangkai hewan, serta menimbun bahan bangunan di jalan dan trotoar; tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; tertib jalan termasuk larangan memasang portal, tenda, rambu lalu lintas, parkir di trotoar dan memungut biaya parkir tanpa izin Bupati; tertib pemilik bangunan dengan kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan pembongkaran bangunan yang tidak berizin; tertib usaha tertentu bagi pedagang pikulan, gerobak dan kios; tertib tanah kosong dengan kewajiban memasang pagar; ketentraman lingkungan dan larangan mercon atau petasan; pembinaan dan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta pembentukan tim dengan unsur Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Denpom; penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; serta ketentuan pidana berupa kurungan paling lama 3 sampai 6 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 sampai Rp5.000.000,00 yang disetorkan ke Kas Daerah.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 11 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 12 Januari 2004 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 16 Januari 2004 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 11 |
| Subjek | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - FASILITAS UMUM - LINGKUNGAN HIDUP |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM PIDANA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 16 Januari 2004 |
| Penandatangan | H. A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Satuan Polisi Pamong Praja |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - FASILITAS UMUM - LINGKUNGAN HIDUP
2004
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 11, LD KABUPATEN TEBO 2004/NO.11 , 9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM
- • Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Tebo yang bersih, tertib, teratur, indah, nyaman dan tentram, diperlukan adanya pengaturan di bidang kebersihan, keindahan, ketertiban dan ketentraman yang melindungi warga beserta sarana dan prasarana, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Ketertiban Umum.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2001.
- • Peraturan Daerah ini mengatur ketertiban umum yang meliputi tertib sosial berupa kewajiban menjaga etika, kesopanan dan kesusilaan serta larangan meminta-minta atau mengemis di jalan, taman dan tempat umum; tertib lingkungan berupa kewajiban memelihara kebersihan dan larangan membuang sampah, bangkai hewan, serta menimbun bahan bangunan di jalan dan trotoar; tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; tertib jalan termasuk larangan memasang portal, tenda, rambu lalu lintas, parkir di trotoar dan memungut biaya parkir tanpa izin Bupati; tertib pemilik bangunan dengan kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan pembongkaran bangunan yang tidak berizin; tertib usaha tertentu bagi pedagang pikulan, gerobak dan kios; tertib tanah kosong dengan kewajiban memasang pagar; ketentraman lingkungan dan larangan mercon atau petasan; pembinaan dan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta pembentukan tim dengan unsur Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Denpom; penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; serta ketentuan pidana berupa kurungan paling lama 3 sampai 6 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 sampai Rp5.000.000,00 yang disetorkan ke Kas Daerah.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2004.
- • Batang Tubuh: 9 Halaman