Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa/Kelurahan
Jenis
PERDA
Nomor
14
Tahun
2002
Tgl Penetapan
18 November 2002
Tgl Berlaku
18 November 2002
Status
🟢 Berlaku
Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu diatur karena telah dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa/Kelurahan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 84 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintahan Daerah serta merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam aspek kekeluargaan, kegotongroyongan dan pemberdayaan masyarakat. Pembentukannya dimusyawarahkan oleh Kepala Dusun/Lingkungan dengan kepala keluarga untuk Rukun Tetangga dan oleh Kepala Desa/Lurah dengan pengurus Rukun Tetangga setempat untuk Rukun Warga, kemudian hasil musyawarah dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga, setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga, dan setiap Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya dibentuk 3 (tiga) Rukun Warga. Keanggotaan, tugas pokok, hak dan kewajiban, kepengurusan, musyawarah anggota, sumber keuangan, kekayaan, serta pembinaan dan kerjasama diatur dalam peraturan ini, dan pengaturannya mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa/Kelurahan |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 14 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 18 November 2002 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 November 2002 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2002 Nomor 14 |
| Subjek | DESA - LEMBAGA KEMASYARAKATAN |
| Status Peraturan |
🟢 Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 18 November 2002 |
| Penandatangan | H.A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian, Pengembangan |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
DESA - LEMBAGA KEMASYARAKATAN
2002
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 14, LD KABUPATEN TEBO 2002/NO.14 , 9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA/KELURAHAN
- • Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu diatur karena telah dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa/Kelurahan.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 84 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999.
- • Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintahan Daerah serta merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam aspek kekeluargaan, kegotongroyongan dan pemberdayaan masyarakat. Pembentukannya dimusyawarahkan oleh Kepala Dusun/Lingkungan dengan kepala keluarga untuk Rukun Tetangga dan oleh Kepala Desa/Lurah dengan pengurus Rukun Tetangga setempat untuk Rukun Warga, kemudian hasil musyawarah dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga, setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga, dan setiap Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya dibentuk 3 (tiga) Rukun Warga. Keanggotaan, tugas pokok, hak dan kewajiban, kepengurusan, musyawarah anggota, sumber keuangan, kekayaan, serta pembinaan dan kerjasama diatur dalam peraturan ini, dan pengaturannya mulai berlaku pada tanggal diundangkan.