Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan

Bahwa di Desa dapat dibentuk Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain dinyatakan Pedoman Pembentukan, organisasi LKMD atau sebutan lain diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten; bahwa berdasarkan Deklarasi Temu LKMD tingkat Nasional yang berlangsung di Bandung tanggal 19 s/d 21 Juli 2000 telah diubah status dan fungsi LKMD menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat LPM, yang diperkuat dengan Keputusan Musyawarah Daerah Asosiasi LPM Propinsi Jambi pada tanggal 07-08 Mei 2001 dan Musyawarah Daerah Asosiasi LPM Kabupaten Tebo pada tanggal 25 Juli 2001; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 49 Tahun 2001; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 60 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999; Kepmendagri No. 65 Tahun 1999. Di setiap Desa dan Kelurahan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang menggantikan serta mengubah status dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD); LPM dibentuk di setiap Desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan Pengurus LPM dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan/dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan susunan Pengurus LPM Kelurahan dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat Kelurahan serta disahkan/dikukuhkan dengan Keputusan Lurah; LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan serta berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa atau Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat; LPM bertugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat, serta melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan, dengan fungsi menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, mengoordinasikan perencanaan pembangunan, mengoordinasikan perencanaan lembaga kemasyarakatan, merencanakan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, serta mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan; pengurus LPM terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendaharawan, Wakil Bendaharawan dan beberapa Ketua Seksi, dengan seksi-seksi yang dapat dibentuk meliputi Seksi Agama Adat dan Pancasila, Seksi Organisasi dan Kelembagaan, Seksi Hukum dan Lingkungan Hidup, Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Seksi Pemberdayaan Perempuan, Seksi Kemitraan Usaha dan Pembangunan, Seksi Pemuda Olahraga dan Seni Budaya, Seksi Komunikasi, Media Massa dan Informasi, serta Seksi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban; sumber dana LPM diperoleh dari bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, instansi/dinas/badan/lembaga pemerintah atau swasta yang sah dan tidak mengikat, serta bantuan lain yang sah, dan dapat pula dari usaha sendiri atau bermitra dengan badan usaha lain; LKMD tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya LPM di Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini semua LKMD telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.