Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain. Peraturan Daerah ini membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Tebo yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi masing-masing lembaga lain tersebut, di mana BPBD dan Damkar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dengan dipimpin secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah. Menetapkan ketentuan mengenai pembiayaan pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga tersebut yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.