Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Ilir dan Kecamatan Tengah Ilir

Bahwa sesuai dengan perkembangan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta menyikapi aspirasi masyarakat tentang pemekaran wilayah Kecamatan Rimbo Bujang menjadi 3 (tiga) Kecamatan dan Kecamatan Tebo Tengah menjadi 2 (dua) Kecamatan, dan untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, untuk membentuk suatu Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Ilir dan Kecamatan Tengah Ilir. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 44 Tahun 2000. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Ilir dan Kecamatan Tengah Ilir. Kecamatan Rimbo Ulu berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Rimbo Bujang yang terdiri dari Desa Suka Maju, Desa Sungai Pandan, Desa Suka Damai, Desa Wana Reja, Desa Sumber Sari dan Desa Sido Rukun. Kecamatan Rimbo Ilir berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Rimbo Bujang yang terdiri dari Desa Sidorejo, Desa Pulung Rejo, Desa Karang Dadi, Desa Giri Purno, Desa Sumber Agung, Desa Sari Mulya, Desa Giriwinangun, Dusun Ladang Panjang, Dusun Serai Serumpun, Dusun Rantau Kembang dan Dusun Margo Dadi. Kecamatan Tengah Ilir berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan Tebo Ilir yang terdiri dari Desa Muara Kilis, Desa Penapalan, Desa Mengupeh, Desa Rantau Api dan Desa Lubuk Mandarsah. Wilayah Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan Tebo Ilir dikurangi dengan wilayah kecamatan yang dibentuk, dan masing-masing kecamatan mempunyai batas wilayah tertentu yang dituangkan dalam peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini serta ditetapkan secara pasti di lapangan oleh Bupati Tebo. Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.