Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Desa Melako Kecil, Pembentukan Desa Aur Cino dan Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto, Pembentukan Desa Melako Intan Kecamatan Tebo Ulu dan Pembentukan Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tebo terutama di pedesaan dan sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat untuk pengembangan Desa maka dipandang perlu membentuk Desa baru dalam Kabupaten Tebo; Pembentukan desa dimaksud berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penghapusan Desa Melako Kecil, Pembentukan Desa Aur Cino dan Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto dan Pembentukan Desa Melako Intan Kecamatan Tebo Ulu dan Pembentukan Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 76 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Tebo No. 36 Tahun 2001. Peraturan Daerah ini menghapus Desa Melako Kecil Kecamatan VII Koto, membentuk Desa Aur Cino dan Desa Sungai Abang di wilayah Kecamatan VII Koto, membentuk Desa Melako Intan di wilayah Kecamatan Tebo Ulu, dan membentuk Desa Sungai Bengkal Barat di wilayah Kecamatan Tebo Ilir; wilayah Desa Aur Cino dan Desa Sungai Abang semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Melako Kecil Kecamatan VII Koto, wilayah Desa Melako Intan semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu, dan wilayah Desa Sungai Bengkal Barat semula merupakan bagian dari Wilayah Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir; menetapkan pusat pemerintahan masing-masing desa, batas-batas desa, serta penetapan batas secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati; hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.