Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Bahwa dalam rangka untuk kelancaran penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta penertiban sistem administrasi daerah perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979. Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan objek retribusi berupa pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah dan lainnya, serta wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tersebut; tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan fasilitas dan waktu pemakaian; prinsip penetapan tarif untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas, biaya pengadaan, biaya asuransi dan biaya pembinaan; struktur tarif meliputi peralatan pekerjaan umum/instansi lainnya, pengujian laboratorium, gedung dan perlengkapannya, serta pemakaian tanah/rumah milik pemerintah; tarif retribusi ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tebo dan tidak dapat diborongkan; pemakai kekayaan daerah wajib memelihara keselamatan, kebersihan, kerapian dan keamanan kekayaan daerah, memenuhi kewajiban membayar retribusi, dan mengganti kerugian atas kerugian kekayaan milik daerah, serta dilarang mengubah, menambah, menjual belikan atau memindah tangankan hak pakai tanpa izin Bupati; diatur pula keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, penyidikan, dan ketentuan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.