Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menetapkan pedoman mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintah desa serta pengangkatan perangkat desa, sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Susunan organisasi Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Kedudukan Perangkat Desa tersebut meliputi unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan/Dusun, dan Pelaksana Teknis. Pembentukan susunan organisasi ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, yang diklasifikasikan menjadi Desa Swasembada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dari warga yang memenuhi syarat, melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi. Hasil dari penjaringan dan penyaringan tersebut harus dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan tertulis sebelum ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa Peraturan ini juga secara komprehensif mengatur tentang rincian tugas dan fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, masa jabatan, mekanisme pemberhentian, serta sanksi hukuman disiplin berupa teguran administratif bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa