Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung
Jenis
PERDA
Nomor
12
Tahun
2004
Tgl Penetapan
12 Januari 2004
Tgl Berlaku
16 Januari 2004
Status
🔴 Tidak Berlaku
Untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang; agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan bagi penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsi serta dipenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, sehingga perlu pengaturan mengenai bangunan gedung. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Tebo No. 17 Tahun 2001. Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Tebo, meliputi ketentuan umum, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, garis sempadan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH), kewajiban wajib retribusi serta masa retribusi, ketentuan peralihan bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wewenang Bupati menetapkan peraturan bangunan khusus untuk kawasan tertentu dan pemberian rekomendasi teknis, penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan sanksi pidana kurungan dan denda bagi pelanggaran.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 12 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 12 Januari 2004 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 16 Januari 2004 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 12 |
| Subjek | IZIN USAHA - RETRIBUSI DAERAH |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 16 Januari 2004 |
| Penandatangan | H. A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Badan Keuangan Daerah |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
IZIN USAHA - RETRIBUSI DAERAH
2004
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 12, LD KABUPATEN TEBO 2004/NO.12 , 43 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
- • Untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang; agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan bagi penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsi serta dipenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, sehingga perlu pengaturan mengenai bangunan gedung.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Tebo No. 17 Tahun 2001.
- • Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Tebo, meliputi ketentuan umum, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, garis sempadan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH), kewajiban wajib retribusi serta masa retribusi, ketentuan peralihan bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wewenang Bupati menetapkan peraturan bangunan khusus untuk kawasan tertentu dan pemberian rekomendasi teknis, penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan sanksi pidana kurungan dan denda bagi pelanggaran.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2004.