Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, tugas Pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN dialihkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2003 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa dalam rangka untuk menampung dan melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera perlu dibentuk Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tebo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; PP No. 21 Tahun 1994; PP No. 27 Tahun 1994; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999. Dibentuk Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tebo sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Kabupaten dalam bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat; susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Subdinas Informasi Keluarga dan Analisa Program, Subdinas Pengendalian Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Subdinas Pengendalian Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Cabang Dinas, dan Kelompok Fungsional; eselon jabatan struktural terdiri dari Kepala Dinas Eselon IIb, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kasubdin Eselon IIIa, serta Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan KCD Eselon IVa; hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.