Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (Jpp) Hasil Hutan
Jenis
PERDA
Nomor
16
Tahun
2004
Tgl Penetapan
27 Agustus 2004
Tgl Berlaku
27 Agustus 2004
Status
🔴 Tidak Berlaku
Dalam rangka melindungi hak-hak Negara atas hasil hutan, semua hasil hutan yang berasal dari dalam dan luar kawasan hutan wajib dilakukan pemeriksaan dan pengukuran, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) Hasil Hutan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1990; UU No.24 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 1999; UU No.41 Tahun 1999; PP No.6 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; Keppres No.44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Tebo No.4 Tahun 2004. Objek Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) adalah hasil hutan yang berasal dari perizinan yang meliputi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH/HPH), Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT/HTI), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH), Izin Pengumpulan Kayu dan Non Kayu Lahan Masyarakat (IPNK-LM), dan Izin Industri Pengolahan Kayu; subjek JPP adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan; besarnya tarif JPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati; JPP dipungut di tempat hasil hutan dikeluarkan, dengan pemungutan kayu bulat berdasarkan volume atau tonase yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) dan kayu olahan berdasarkan produksi bulanan pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK), serta besarnya JPP dinyatakan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) JPP; JPP sebesar 100% disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tebo melalui BPD Muara Tebo.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (Jpp) Hasil Hutan |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 16 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 27 Agustus 2004 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 27 Agustus 2004 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 16 |
| Subjek | KEUANGAN DAERAH - PENDAPATAN DAERAH - PERTANIAN |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 27 Agustus 2004 |
| Penandatangan | H.A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
KEUANGAN DAERAH - PENDAPATAN DAERAH - PERTANIAN
2004
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 16, LD KABUPATEN TEBO 2004/NO.16 , 5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN (JPP) HASIL HUTAN
- • Dalam rangka melindungi hak-hak Negara atas hasil hutan, semua hasil hutan yang berasal dari dalam dan luar kawasan hutan wajib dilakukan pemeriksaan dan pengukuran, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) Hasil Hutan.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1990; UU No.24 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 1999; UU No.41 Tahun 1999; PP No.6 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; Keppres No.44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Tebo No.4 Tahun 2004.
- • Objek Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) adalah hasil hutan yang berasal dari perizinan yang meliputi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH/HPH), Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT/HTI), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH), Izin Pengumpulan Kayu dan Non Kayu Lahan Masyarakat (IPNK-LM), dan Izin Industri Pengolahan Kayu; subjek JPP adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan; besarnya tarif JPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati; JPP dipungut di tempat hasil hutan dikeluarkan, dengan pemungutan kayu bulat berdasarkan volume atau tonase yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) dan kayu olahan berdasarkan produksi bulanan pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK), serta besarnya JPP dinyatakan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) JPP; JPP sebesar 100% disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tebo melalui BPD Muara Tebo.