Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan

Jenis

PERDA

Nomor

Tahun

2001

Tgl Penetapan

7 Juli 2001

Tgl Berlaku

7 Juli 2001

Status

🔴 Tidak Berlaku

▌ MATERI POKOK PERATURAN

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) di Kabupaten Tebo. IPHH meliputi IPHH Kayu, IPHH Bukan Kayu, IPHH Kayu Hutan Tanaman, dan IPHH Kayu Hutan/Kebun Rakyat, yang diberikan untuk pemungutan hasil hutan pada berbagai jenis kawasan hutan dan tanah. Permohonan IPHH dapat diajukan oleh koperasi/kelompok masyarakat, BUMD, pengusaha kecil-menengah, BUMN, BUMS, atau perorangan dengan batasan luas areal tertentu. Izin diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun, dengan kewajiban membuat Rencana Kerja dan melakukan pengamanan hutan. Terhadap hasil hutan yang dipungut dikenakan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Retribusi Daerah, serta diatur mengenai sanksi dan hapusnya izin.

PENDAPATAN DAERAH RETRIBUSI DAERAH

📄 Pratinjau Dokumen

↗ Tab Baru

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan
T.E.U. Badan/Pengarang	Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati
No. Peraturan	21
Jenis/Bentuk Peraturan	Peraturan Daerah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	PERDA
Tempat Penetapan	Muara Tebo
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	7 Juli 2001
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan	7 Juli 2001
Sumber	Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 21
Subjek	PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH
Status Peraturan	🔴 Tidak Berlaku
Bahasa	Indonesia
Lokasi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Bidang Hukum	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Lampiran	Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf
Tanggal Berlaku	7 Juli 2001
Penandatangan	ABDUL MADJID MUA'Z
Pemrakarsa	Badan Keuangan Daerah