Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun
Jenis
PERDA
Nomor
17
Tahun
2004
Tgl Penetapan
27 Agustus 2004
Tgl Berlaku
30 Agustus 2004
Status
🟢 Berlaku
Bahwa sesuai dengan perkembangan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta menyikapi aspirasi masyarakat tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Tebo Ilir menjadi 2 (dua) Kecamatan, Kecamatan VII Koto menjadi 2 (dua) Kecamatan dan Kecamatan Tebo Ulu menjadi 2 (dua) Kecamatan, dan untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000. Dibentuk Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun; Kecamatan Muara Tabir berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tebo Ilir yang terdiri dari Desa Sungai Jernih, Desa Bangun Seranten, Desa Pintas Tuo, Desa Tambun Arang, Desa Embacang Gedang dan Desa Tanah Garo dengan pusat pemerintahan di Desa Pintas Tuo; Kecamatan VII Koto Ilir berasal dari sebagian wilayah Kecamatan VII Koto yang terdiri dari Desa Cermin Alam, Desa Paseban, Desa Balai Rajo, Desa Sungai Karang dan Desa Teluk Kepayang Pulau Indah dengan pusat pemerintahan di Desa Balai Rajo; Kecamatan Serai Serumpun berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tebo Ulu yang terdiri dari Desa Pinang Belai, Desa Sekutur Jaya, Desa Bukit Pemuatan, Desa Napal Putih, Desa Sako Makmur, Dusun Sialang Kecil, Dusun Muaro Danau, Dusun Pemuatan, Dusun Tanjung Aur dan Dusun Pagar Puding dengan pusat pemerintahan di Desa Sekutur Jaya; wilayah Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan VII Koto dan Kecamatan Tebo Ulu dikurangi dengan wilayah kecamatan yang dibentuk; diatur batas wilayah masing-masing kecamatan yang dituangkan dalam peta sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan penentuan batas secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati Tebo; hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 17 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 27 Agustus 2004 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 30 Agustus 2004 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 17 |
| Subjek | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - SUSUNAN ORGANISASI |
| Status Peraturan |
🟢 Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 30 Agustus 2004 |
| Penandatangan | HAMADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian, Pengembangan |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - SUSUNAN ORGANISASI
2004
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 17, LD KABUPATEN TEBO 2004/NO.17 , 10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA TABIR, KECAMATAN VII KOTO ILIR DAN KECAMATAN SERAI SERUMPUN
- • Bahwa sesuai dengan perkembangan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta menyikapi aspirasi masyarakat tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Tebo Ilir menjadi 2 (dua) Kecamatan, Kecamatan VII Koto menjadi 2 (dua) Kecamatan dan Kecamatan Tebo Ulu menjadi 2 (dua) Kecamatan, dan untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000.
- • Dibentuk Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun; Kecamatan Muara Tabir berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tebo Ilir yang terdiri dari Desa Sungai Jernih, Desa Bangun Seranten, Desa Pintas Tuo, Desa Tambun Arang, Desa Embacang Gedang dan Desa Tanah Garo dengan pusat pemerintahan di Desa Pintas Tuo; Kecamatan VII Koto Ilir berasal dari sebagian wilayah Kecamatan VII Koto yang terdiri dari Desa Cermin Alam, Desa Paseban, Desa Balai Rajo, Desa Sungai Karang dan Desa Teluk Kepayang Pulau Indah dengan pusat pemerintahan di Desa Balai Rajo; Kecamatan Serai Serumpun berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tebo Ulu yang terdiri dari Desa Pinang Belai, Desa Sekutur Jaya, Desa Bukit Pemuatan, Desa Napal Putih, Desa Sako Makmur, Dusun Sialang Kecil, Dusun Muaro Danau, Dusun Pemuatan, Dusun Tanjung Aur dan Dusun Pagar Puding dengan pusat pemerintahan di Desa Sekutur Jaya; wilayah Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan VII Koto dan Kecamatan Tebo Ulu dikurangi dengan wilayah kecamatan yang dibentuk; diatur batas wilayah masing-masing kecamatan yang dituangkan dalam peta sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan penentuan batas secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati Tebo; hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Agustus 2004.
- • Batang Tubuh: 4 Halaman
- • Penjelasan: 2 Halaman
- • Lampiran: 3 Halaman