Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur Perubahan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2000; UU No. 4 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 110 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999. Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, antara lain ketentuan Pasal 3 mengenai uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 5 mengenai uang paket, Pasal 6 mengenai tunjangan jabatan, Pasal 7 mengenai tunjangan perbaikan penghasilan, Pasal 8 mengenai tunjangan kesehatan dalam bentuk jaminan asuransi, Pasal 9 mengenai tunjangan komisi, Pasal 10 mengenai tunjangan panitia, Pasal 12 mengenai biaya penunjang kegiatan DPRD berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, Pasal 13 mengenai rumah jabatan Ketua DPRD beserta biaya pemeliharaannya yang dibebankan kepada APBD serta penghapusan ayat (3), dan Pasal 18 mengenai pembebanan biaya akibat diundangkannya Peraturan Daerah ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengaturan lebih lanjut hal-hal teknis pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2002.