Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik perlu kiranya memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mengikuti Pemilu dan mendapatkan suara dalam Pemilihan Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999. Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum diberikan Bantuan Keuangan setiap Tahun Anggaran untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jumlah bantuan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo, besarnya bantuan untuk setiap suara sah ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) dan tata cara penyalurannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah-II (DPD-II) Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD-II dan ditujukan kepada Bupati dengan dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah, serta diserahkan oleh Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Ketua DPD-II Partai Politik atau Bendaharanya dengan disertai Berita Acara Serah Terima.