Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol
Jenis
PERDA
Nomor
6
Tahun
2003
Tgl Penetapan
9 Juni 2003
Tgl Berlaku
11 Juni 2003
Status
🟢 Berlaku
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Tebo dipandang perlu mengatur mengenai pengawasan dan penertiban minuman beralkohol, karena dengan adanya pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol secara efektif diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap upaya peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 3 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, terbagi dalam tiga golongan, yaitu Golongan A dengan kadar ethanol sampai dengan 5%, Golongan B di atas 5% sampai dengan 20%, dan Golongan C di atas 20% sampai dengan 55%. Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengemas, memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol kecuali atas izin Bupati, dengan jumlah ukuran, jenis dan kandungan alkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin, dan Bupati sebelum memberikan izin harus mendapat pertimbangan DPRD Kabupaten Tebo serta izin tidak boleh dipindahtangankan. Minuman beralkohol tidak boleh dijual selain dari pemegang izin di tempat sebagaimana dimaksud, dan tempat penjualan tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 M. Minuman beralkohol hanya dapat dikonsumsi di tempat yang memiliki izin; pemegang izin berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan serta menempelkan izin di tempat tertentu sehingga mudah dilihat umum. Pengawasan dan penertiban dilakukan oleh Bupati yang dibantu tim beranggotakan instansi terkait; Bupati berwenang mencabut izin atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan karena pertimbangan kepentingan umum, dan dapat menghentikan penjualan pada hari-hari tertentu karena dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat-tempat umum atau di tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pelanggaran diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 6 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 9 Juni 2003 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 11 Juni 2003 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2003 Nomor 6 |
| Subjek | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - KESEHATAN |
| Status Peraturan |
🟢 Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM PIDANA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 11 Juni 2003 |
| Penandatangan | H. A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Satuan Polisi Pamong Praja |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - KESEHATAN
2003
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 6, LD KABUPATEN TEBO 2003/NO.6 , 6 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL
- • Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Tebo dipandang perlu mengatur mengenai pengawasan dan penertiban minuman beralkohol, karena dengan adanya pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol secara efektif diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap upaya peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 3 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999.
- • Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, terbagi dalam tiga golongan, yaitu Golongan A dengan kadar ethanol sampai dengan 5%, Golongan B di atas 5% sampai dengan 20%, dan Golongan C di atas 20% sampai dengan 55%. Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengemas, memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol kecuali atas izin Bupati, dengan jumlah ukuran, jenis dan kandungan alkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin, dan Bupati sebelum memberikan izin harus mendapat pertimbangan DPRD Kabupaten Tebo serta izin tidak boleh dipindahtangankan. Minuman beralkohol tidak boleh dijual selain dari pemegang izin di tempat sebagaimana dimaksud, dan tempat penjualan tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 M. Minuman beralkohol hanya dapat dikonsumsi di tempat yang memiliki izin; pemegang izin berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan serta menempelkan izin di tempat tertentu sehingga mudah dilihat umum. Pengawasan dan penertiban dilakukan oleh Bupati yang dibantu tim beranggotakan instansi terkait; Bupati berwenang mencabut izin atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan karena pertimbangan kepentingan umum, dan dapat menghentikan penjualan pada hari-hari tertentu karena dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat-tempat umum atau di tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pelanggaran diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2003.