Lewati ke konten utama
JDIH

Memuat Data...

Beranda › Dokumen Hukum › Peraturan Daerah › No. 6 Tahun 2004
Peraturan Daerah 🔴 Tidak Berlaku 🏛️ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 🏛️ HUKUM TATA NEGARA

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Jenis

PERDA

Nomor

6

Tahun

2004

Tgl Penetapan

12 Januari 2004

Tgl Berlaku

16 Januari 2004

Status

🔴 Tidak Berlaku

▌ MATERI POKOK PERATURAN

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban, menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan mengikat; menyelenggarakan fungsi penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengendalikan operasional penertiban, pengawasan dan pengamanan, pembinaan, pengawasan dan pengamanan kegiatan protokoler, penertiban tempat hiburan dan rekreasi, pembinaan dan penertiban penyalahgunaan sarana umum dan sosial, pembinaan ketentraman dan penertiban perizinan, pembinaan dan pengerahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan aparat terkait, penyelenggaraan kegiatan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga kantor, penyelenggaraan pengamanan aset-aset daerah, serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan; susunan organisasi terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Penyidikan, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas, Seksi Ketentraman dan Penertiban Perizinan, dan Kelompok Jabatan Fungsional; Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eselon IV yang berada di bawah Kepala Kantor dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati; eselon jabatan struktural terdiri dari Kepala Kantor Eselon II.a serta Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a; dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan unit kerjanya maupun instansi terkait lainnya; hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

📄 Pratinjau Dokumen
Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
T.E.U. Badan/Pengarang Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati
No. Peraturan 6
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan PERDA
Tempat Penetapan Muara Tebo
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 12 Januari 2004
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 16 Januari 2004
Sumber Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 6
Subjek ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - APARATUR SIPIL NEGARA - SUSUNAN ORGANISASI
Status Peraturan
🔴 Tidak Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Bidang Hukum HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA
Lampiran Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf
Tanggal Berlaku 16 Januari 2004
Penandatangan H. A. MADJID MUAZ
Pemrakarsa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian, Pengembangan

📊 Statistik

2
Dilihat
0
Diunduh

🔗 Bagikan

📧 Email