Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Jenis
PERDA
Nomor
6
Tahun
2004
Tgl Penetapan
12 Januari 2004
Tgl Berlaku
16 Januari 2004
Status
🔴 Tidak Berlaku
Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban, menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan mengikat; menyelenggarakan fungsi penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengendalikan operasional penertiban, pengawasan dan pengamanan, pembinaan, pengawasan dan pengamanan kegiatan protokoler, penertiban tempat hiburan dan rekreasi, pembinaan dan penertiban penyalahgunaan sarana umum dan sosial, pembinaan ketentraman dan penertiban perizinan, pembinaan dan pengerahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan aparat terkait, penyelenggaraan kegiatan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga kantor, penyelenggaraan pengamanan aset-aset daerah, serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan; susunan organisasi terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Penyidikan, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas, Seksi Ketentraman dan Penertiban Perizinan, dan Kelompok Jabatan Fungsional; Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eselon IV yang berada di bawah Kepala Kantor dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati; eselon jabatan struktural terdiri dari Kepala Kantor Eselon II.a serta Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a; dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan unit kerjanya maupun instansi terkait lainnya; hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 6 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 12 Januari 2004 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 16 Januari 2004 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 6 |
| Subjek | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - APARATUR SIPIL NEGARA - SUSUNAN ORGANISASI |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM TATA NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 16 Januari 2004 |
| Penandatangan | H. A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian, Pengembangan |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - APARATUR SIPIL NEGARA - SUSUNAN ORGANISASI
2004
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 6, LD KABUPATEN TEBO 2004/NO.6 , 7 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- • Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999.
- • Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban, menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan mengikat; menyelenggarakan fungsi penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengendalikan operasional penertiban, pengawasan dan pengamanan, pembinaan, pengawasan dan pengamanan kegiatan protokoler, penertiban tempat hiburan dan rekreasi, pembinaan dan penertiban penyalahgunaan sarana umum dan sosial, pembinaan ketentraman dan penertiban perizinan, pembinaan dan pengerahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan aparat terkait, penyelenggaraan kegiatan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga kantor, penyelenggaraan pengamanan aset-aset daerah, serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan; susunan organisasi terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Penyidikan, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas, Seksi Ketentraman dan Penertiban Perizinan, dan Kelompok Jabatan Fungsional; Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eselon IV yang berada di bawah Kepala Kantor dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati; eselon jabatan struktural terdiri dari Kepala Kantor Eselon II.a serta Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a; dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan unit kerjanya maupun instansi terkait lainnya; hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2004.
- • Batang Tubuh: 5 Halaman
- • Lampiran: 1 Halaman