Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila
Jenis
PERDA
Nomor
7
Tahun
2003
Tgl Penetapan
9 Juni 2003
Tgl Berlaku
11 Juni 2003
Status
🟢 Berlaku
Bahwa perbuatan tuna susila adalah merupakan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama, Peraturan Perundang-undangan, adat istiadat dan norma-norma kesusilaan, dan perbuatan tuna susila dalam wilayah hukum Kabupaten Tebo perlu diambil tindakan dan larangan dalam usaha penegakan norma-norma serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1992; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999. Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan perbuatan tuna susila dengan alasan atau dalih apapun, serta dilarang menyediakan tempat untuk kegiatan tuna susila, menjadi tuna susila, mendatangkan tuna susila, menyediakan tempat pertemuan tuna susila, menjadi germo atau mucikari, melindungi atau menjadi pelindung tuna susila, germo atau mucikari, dan melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya di tempat-tempat tertentu lainnya dalam wilayah hukum Kabupaten Tebo. Bupati bersama instansi terkait melakukan razia secara periodik dengan dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait, berhak memerintahkan menutup tempat yang menurut keyakinannya digunakan untuk melakukan perbuatan tuna susila dan mencabut surat izin tempat usahanya, dan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pelanggaran.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 7 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 9 Juni 2003 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 11 Juni 2003 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2003 Nomor 7 |
| Subjek | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - SOSIAL |
| Status Peraturan |
🟢 Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM PIDANA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 11 Juni 2003 |
| Penandatangan | H.A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - SOSIAL
2003
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 7, LD KABUPATEN TEBO 2003/NO.7 , 5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA
- • Bahwa perbuatan tuna susila adalah merupakan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama, Peraturan Perundang-undangan, adat istiadat dan norma-norma kesusilaan, dan perbuatan tuna susila dalam wilayah hukum Kabupaten Tebo perlu diambil tindakan dan larangan dalam usaha penegakan norma-norma serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila.
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1992; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999.
- • Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan perbuatan tuna susila dengan alasan atau dalih apapun, serta dilarang menyediakan tempat untuk kegiatan tuna susila, menjadi tuna susila, mendatangkan tuna susila, menyediakan tempat pertemuan tuna susila, menjadi germo atau mucikari, melindungi atau menjadi pelindung tuna susila, germo atau mucikari, dan melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya di tempat-tempat tertentu lainnya dalam wilayah hukum Kabupaten Tebo. Bupati bersama instansi terkait melakukan razia secara periodik dengan dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait, berhak memerintahkan menutup tempat yang menurut keyakinannya digunakan untuk melakukan perbuatan tuna susila dan mencabut surat izin tempat usahanya, dan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pelanggaran.
- • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juni 2003.
- • Batang Tubuh: 4 Halaman