Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo, penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tebo merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Permendagri No. 4 Tahun 1979. Peraturan Daerah ini mengatur objek sumbangan yang meliputi pertambangan, perindustrian, perikanan, perkebunan, peternakan, perhubungan, penerangan, perhutanan, jasa konstruksi/kontraktor, pos, perdagangan, dan BUMN/Swasta, dengan subjek sumbangan berupa orang pribadi/badan usaha yang memberikan sumbangan secara sukarela; Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa hadiah, hibah, wakaf dan lain-lain sumbangan yang sah; pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara dan Pemerintah Kabupaten; hasil penerimaan sumbangan berbentuk uang disetor ke Kas Daerah, sedangkan yang berbentuk barang diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah atas nama Bupati dengan Berita Acara Serah Terima dan menjadi milik/kekayaan Pemerintah Kabupaten; besarnya sumbangan didasarkan atas kerelaan pihak ketiga dan tatacara pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD; sumbangan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos tersendiri dan dipergunakan untuk pembangunan Kabupaten; penerimaan sumbangan dapat dipungut dalam dan di luar Kabupaten; sumbangan yang diperoleh sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten; hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.