Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Izin Penggunaan Jalan (Ipj)
Jenis
PERDA
Nomor
9
Tahun
2002
Tgl Penetapan
18 November 2002
Tgl Berlaku
18 November 2002
Status
🔴 Tidak Berlaku
Lahirnya Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh keperluan pengawasan terhadap muatan lebih dan penertiban pemanfaatan Jalan sehingga diperlukan pengaturan terhadap penggunaannya, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten adalah bidang perhubungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Penggunaan Jalan (IPJ). Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 1980; UU No.8 Tahun 1981; UU No.14 Tahun 1992; UU No.25 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000; PP No.27 Tahun 1983; PP No.22 Tahun 1990; PP No.41 Tahun 1993; PP No.43 Tahun 1993; PP No.66 Tahun 2001; Keppres No.44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan No.91 Tahun 2000. Izin Penggunaan Jalan (IPJ) adalah izin yang diberikan kepada pemilik/pengemudi mobil bus dan mobil barang yang muatan sumbu terberat (MST) dan dimensi kendaraannya tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui di wilayah Kabupaten Tebo, dipungut biaya sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah; setiap orang pribadi atau badan yang mengangkut orang dan/atau barang dengan muatan sumbu terberat serta dimensi tidak sesuai kelas jalan harus mendapat izin dari Bupati melalui Kepala Kantor Perhubungan dengan melampirkan STNK, STUK, dan pernyataan kesediaan mutasi kendaraan, setelah survey/pemeriksaan lapangan, diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari dan berlaku 3 (tiga) bulan; pemegang izin wajib mentaati ketentuan angkutan, menggunakan kendaraan sesuai izin, membawa tonase sesuai buku uji, dan melaksanakan angkutan pada ruas jalan yang ditentukan, serta dilarang beroperasi di ruas jalan lain, menggunakan kendaraan tidak sesuai izin, dan membawa muatan melebihi tonase, dengan pembatalan izin apabila kewajiban tidak dilaksanakan; struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan daya angkut/muat, kendaraan angkutan luar wilayah dikenakan pungutan setiap melewati Jalan Kabupaten, penerimaannya digunakan untuk menunjang Pembangunan Daerah, dan pelanggaran diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Izin Penggunaan Jalan (Ipj) |
| T.E.U. Badan/Pengarang | Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tebo. Bupati |
| No. Peraturan | 9 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Peraturan Daerah |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | PERDA |
| Tempat Penetapan | Muara Tebo |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 18 November 2002 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan | 18 November 2002 |
| Sumber | Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2002 Nomor 9 |
| Subjek | FASILITAS UMUM - PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH |
| Status Peraturan |
🔴 Tidak Berlaku
|
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo |
| Bidang Hukum | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA |
| Lampiran | Fullteks, Abstrak dan dokumen hukum pendukung lainnya dalam bentuk .pdf |
| Tanggal Berlaku | 18 November 2002 |
| Penandatangan | H.A. MADJID MUAZ |
| Pemrakarsa | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
📊 Statistik
🔗 Bagikan
Abstrak Peraturan
FASILITAS UMUM - PENDAPATAN DAERAH - RETRIBUSI DAERAH
2002
PERDA KABUPATEN TEBO NO. 9, LD KABUPATEN TEBO 2002/NO.9 , 9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENGGUNAAN JALAN (IPJ)
- • Lahirnya Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh keperluan pengawasan terhadap muatan lebih dan penertiban pemanfaatan Jalan sehingga diperlukan pengaturan terhadap penggunaannya, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten adalah bidang perhubungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Penggunaan Jalan (IPJ).
- • Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 1980; UU No.8 Tahun 1981; UU No.14 Tahun 1992; UU No.25 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2000; PP No.27 Tahun 1983; PP No.22 Tahun 1990; PP No.41 Tahun 1993; PP No.43 Tahun 1993; PP No.66 Tahun 2001; Keppres No.44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan No.91 Tahun 2000.
- • Izin Penggunaan Jalan (IPJ) adalah izin yang diberikan kepada pemilik/pengemudi mobil bus dan mobil barang yang muatan sumbu terberat (MST) dan dimensi kendaraannya tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui di wilayah Kabupaten Tebo, dipungut biaya sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah; setiap orang pribadi atau badan yang mengangkut orang dan/atau barang dengan muatan sumbu terberat serta dimensi tidak sesuai kelas jalan harus mendapat izin dari Bupati melalui Kepala Kantor Perhubungan dengan melampirkan STNK, STUK, dan pernyataan kesediaan mutasi kendaraan, setelah survey/pemeriksaan lapangan, diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari dan berlaku 3 (tiga) bulan; pemegang izin wajib mentaati ketentuan angkutan, menggunakan kendaraan sesuai izin, membawa tonase sesuai buku uji, dan melaksanakan angkutan pada ruas jalan yang ditentukan, serta dilarang beroperasi di ruas jalan lain, menggunakan kendaraan tidak sesuai izin, dan membawa muatan melebihi tonase, dengan pembatalan izin apabila kewajiban tidak dilaksanakan; struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan daya angkut/muat, kendaraan angkutan luar wilayah dikenakan pungutan setiap melewati Jalan Kabupaten, penerimaannya digunakan untuk menunjang Pembangunan Daerah, dan pelanggaran diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-.