Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilihan dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Tebo yang diatur dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa yang bersangkutan dapat menjabat kembali paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki kewajiban berkala untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati (setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan), memberikan laporan keterangan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta mengumumkan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan tersebut kepada masyarakat desa. Kepala Desa dapat berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan oleh Bupati akibat alasan tertentu seperti berakhir masa jabatan, tidak dapat bertugas selama 6 bulan berturut-turut, atau dinyatakan sebagai terpidana. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tebo. Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, penyelesaiannya dilakukan melalui pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Pemilihan antarwaktu ini dilaksanakan secara khusus melalui mekanisme musyawarah Desa yang sah apabila dihadiri paling sedikit $2/3$ dari total peserta.